Iwan Budianto Diperiksa KPK

Bolanasional.co-Iwan Budianto Diperiksa KPK

Kepala Staf Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (tengah) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Hotel Ijen Suites sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017, Rabu (11/10)

Tidak hanya Iwan Budianto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya untuk Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pada Sabtu, 16 September lalu.

Dua saksi lain yang dijadwalkan akan dimintai keterangan itu adalah Yusuf Risanto, seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Barwijaya dan Kepala Cabang PT Kartika Sari Mulia, Hariyanto Iskandar.

Ketiganya diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu tahun anggaran 2017 yang sudah memunculkan tiga orang tersangka.

“TPK suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017,” kata epala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha

Seperti diberitakan Eddy Rumpoko bersama Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9/2017).

Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebanyak Rp 300 dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta. Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ju 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here