Terapkan Aturan Tegas dalam Proses Keuangan, Menpora Optimis Bebas dari Status Disclaimer

Bolanasional.co-Terapkan Aturan Tegas dalam Proses Keuangan, Menpora Optimis Bebas dari Status Disclaimer

Hal ini ditegaskan Menpora Imam Nahrawi usai melakukan evaluasi secara menyeluruh dan disampaikaannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepegawaian di Lingkungan Kemenpora Tahun 2018 di Grand Ballroom Hotel Yasmin Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1)

Imam Nahrawi optimis pihaknya bisa bebas dari status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), usai melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Imam mengaku pihaknya sangat serius untuk memperbaiki jalannya proses kerja aparatur negara di Kementeriannya demi memperbaiki status penilaian dari pihak BPK dari sisi keuangan.

“Saya perintahkan aparatur negara di Kemenpora untuk melakukan yang terbaik, mau untuk akomodatif sesuai permintaan BPK, ini penting karena akan menjadi kebutuhan BPK dalam hal pemantauan,” kata Imam.

Seperti diketaui bahwa berdasarkan laporan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, Kemenpora masuk dalam kategori status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.

Atas kondisi inilah Imam mengaku telah melakukan perbaikan pada tahun 2017 untuk memperbaiki jalannya proses keuangan di Kemenpora, dan telah melakukan sikap tegas.

“Saya telah menerapkan sistem tegas dengan menghukum beberapa pegawai di Kemenpora yang terbukti melakuka kesalahan, salah satunya beberapa asisten deputi saya ganti,” tegas Imam.

Dirinya mengaku keputusan BPK membuat status disclaimer pada Kemenpora karena adanya masalah dalam aset pencatatan dan kelengkapan data lainnya.

“Ada soal aset pencatatan, aset pemberian serah terima aset dari pemerintah dan penerima. Lalu penyajian data yang perlu sesuai dengan permintaan BPK, ini semua menjadi pekerjaan serius dari penggunaan anggaran,” tambah Imam.

Untuk penilaian tahun 2017 yang lalu, selain Kemenpora, kementerian dan lembaga lain yang mendapat status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari BPK yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.

Sementara Kementerian/Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, ada pula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.

Presiden Jokowi menargetkan semua kementerian/lembaga mendapatkan status WTP pada tahun ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here